Pelita Baru untuk Krisis Energi Daerah Garam

Di ujung pulau Jawa bagian utara, di tanah yang dikenal luas dengan hamparan tambak garamnya, tersimpan ironi besar. Daerah yang kaya sumber daya alam ini justru masih bergelut dengan masalah energi. Beberapa kabupaten seperti Rembang, Pati, dan Sumenep yang dikenal sebagai penghasil kristal putih penopang dapur negeri, menghadapi krisis listrik yang terus menghantui masyarakatnya.

Krisis listrik ini menjadi momok menakutkan bagi banyak kalangan, terutama pelaku usaha yang merasakan dampak langsung berupa penurunan produktivitas. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Seolah menghadapi dilema yang sulit dipecahkan, pejabat sibuk menggenjot investasi demi meningkatkan perekonomian. Namun, tanpa dukungan suplai listrik yang andal, pemadaman listrik yang sering terjadi membuat harapan itu sulit terwujud.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Tengah, Solichedi, pernah mengungkapkan bahwa krisis pasokan listrik dapat menurunkan kepercayaan calon investor. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa meyakinkan kembali para pemodal lewat pembangunan kelistrikan yang berkelanjutan serta penanganan krisis secara menyeluruh.

Meskipun begitu, pemerintah telah berusaha dengan menggulirkan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW di berbagai daerah. Dengan proyek ini, kebutuhan listrik diharapkan meningkat setiap tahun dan mampu menopang kebutuhan yang kian menipis. Salah satu proyek andalan saat ini adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Rembang di desa Leran dan Trahan, kecamatan Sluke, dengan kapasitas 2 x 315 MW menggunakan batu bara yang diklaim dapat menghemat negara hingga Rp 4 triliun per tahun.

Namun, apakah proyek tersebut benar-benar solusi paling tepat menghadapi krisis listrik yang masih sering terjadi di Rembang? Mungkin tidak sepenuhnya. Walaupun sebagian pihak menyambut kehadiran PLTU dengan harapan besar, sejumlah lainnya menyuarakan kekhawatiran baru. Penggunaan batu bara memang bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar, tapi risiko polusi udara dan limbah yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat menjadi bayang-bayang besar dari setiap kilowatt listrik yang dihasilkan.

Menolak kehadiran PLTU tanpa solusi nyata juga bukan pilihan, sebab bangsa ini masih haus listrik dan kebutuhan energi terus meningkat menyusul pertumbuhan industri dan penduduk yang pesat. Pertanyaan yang sebenarnya harus diajukan bukan apakah PLTU salah, melainkan sampai kapan ketergantungan ini berlangsung? Bukankah sudah saatnya pemerintah dan masyarakat beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan?

Rembang sendiri dianugerahi potensi alam yang sangat berharga, mulai dari sinar matahari yang memancar sepanjang tahun, hembusan angin utara yang tak pernah tidur, sampai lahan datar tambak garam yang luas. Potensi tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membuka peluang dan menjadi ladang lahirnya energi baru seperti tenaga surya dan angin.

Menurut data Kementerian ESDM tahun 2023, intensitas penyinaran matahari di pesisir utara Jawa rata-rata mencapai 4,8 sampai 5,1 kWh/m² per hari, angka yang cukup tinggi untuk menghasilkan listrik tenaga surya secara efisien. Sudah saatnya pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat dan pihak swasta, duduk bersama merancang strategi konkret demi mencapai kemandirian energi berbasis sumber daya lokal yang melimpah ini.

Langkah nyata sangat diperlukan, seperti pembangunan pilot project energi surya di kawasan tambak garam, program edukasi bagi masyarakat, dan insentif yang menarik bagi para investor bidang energi terbarukan. Kemitraan ini dapat dimulai dari skala kecil, misalnya dengan memasang panel surya di atap rumah petani garam atau gudang penyimpanan hasil panen. Energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk penerangan malam hari dan mengoperasikan pompa air, sehingga produksi bisa ditekan biayanya dan kesejahteraan petani meningkat.

Jika pilot project berhasil, efeknya akan menjalar ke dunia kelistrikan yang lebih luas, memungkinkan pembangunan pembangkit tenaga surya komunitas bahkan kawasan energi mandiri berbasis desa.

Selain tenaga surya, potensi angin di wilayah pesisir Rembang juga tidak kalah besar. Angin dari utara dapat dimanfaatkan untuk membangun turbin angin berkapasitas kecil hingga menengah. Kombinasi energi surya dan angin memungkinkan terciptanya sistem hybrid yang saling melengkapi sehingga pasokan listrik terjamin stabil, baik di malam hari maupun saat cuaca mendung.

Namun, untuk mendukung hal ini, diperlukan kebijakan yang matang. Pemerintah pusat dan daerah harus berani menata ulang prioritas energi nasional dengan memperbesar porsi energi baru terbarukan (EBT), misalnya dengan memberikan kemudahan perizinan. Tak kalah penting, sektor pendidikan dan riset harus dilibatkan agar teknologi yang digunakan tidak hanya bergantung pada produk impor, tetapi juga karya anak bangsa.

Jika semua langkah ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kata “tidak mungkin” akan hilang dan Rembang akan menjadi contoh daerah mandiri energi yang dapat menginspirasi wilayah lain di Indonesia. Krisis energi bukan soal kekurangan listrik semata, melainkan refleksi agar kita bisa menatap masa depan dengan lebih bijak dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal.

PLTU Rembang
Sumber: silabuskepri.co.id